Supaya bisa mengkritik pemerintahan Orde Baru tanpa diberedel, Dwi Koendoro harus melalui jalan terjauh. Tidak bisa dengan jalan yang “apa adanya”.
Di komik stripnya Panji Koming, ia memakai kerajaan Majapahit sebagai simbol untuk menggambarkan Indonesia kala itu – lengkap dengan feodalisme Jawa yang mewarnainya. Kadang, ada tokoh-tokoh besar yang ia sindir. Namun alih-alih memakai jas atau berpenampilan seperti yang lazimnya ditonton oleh orang banyak, mereka ditampilkan dengan bubuhan “dresscode” kerajaan.
Latar Majapahit dan kerajaan yang dipakai Dwi Koen ini sejatinya adalah kekuatan humor yang acap dilupakan para humoris yang ingin kritis: metafora. Lewat metafora, Panji Koming tetap bisa mengajak publik mendamprat kaum elit, tapi tanpa menyebutnya secara eksplisit (Antara Tawa dan Bahaya – Ajidarma, 2012).
Strategi ini tak main-main mujarabnya. Sejak terbit pertama pada 14 Oktober 1979 di Harian Kompas, Panji Koming melalui gonjang-ganjing rezim Orde Baru hingga reformasi dengan relatif aman. Isu panas dan dinamika politik macam Pilpres pun rutin ia sorot. Kartun Dwi Koen hanya terpaksa terbit terakhir kali pada 18 Agustus 2019, karena empat hari berselang ia berpulang.
Andai humoris masa kini tidak lupa dengan kisah-kisah sukses humoris lain yang dengan lincah melompati jerat-jerat hukum seperti Dwi Koen, mungkin cerita @lelahmiskinproject bakal berbeda.
Tidak perlu menghapus konten, apalagi mengunggah konten minta maaf (yang tidak ada komedi-komedinya), semisal brand maskapai merah itu tidak disebutkan secara gamblang. Toh konteks kontennya sebenarnya hanya menghiperbolakan isu terbaru dan stereotipe yang sudah sering terdengar di masyarakat luas.
Namun, apalah daya. Harus diakui kalau ada kesilapan dari kolega-kolega seorang komika yang naik daun itu. Alhasil, klausul UU ITE pun bisa diaktifkan.
Kehati-hatian ini sejatinya adalah hal yang mutlak dimiliki para pelaku humor. Sebab begitu humor dikasuskan, maka mindset yang dipakai pengadil menjadi sangat terbatas. Seringnya, hakim tidak terlalu peduli dengan hiperbola, analogi, dan teknik-teknik lain untuk membuat lucu atau menghibur.
Yang diperhatikan justru hal-hal macam perlindungan atas reputasi, kontrak, diskriminasi, atau hak kepemilikan (property rights). Bahkan di Amerika Serikat pun, berlindung di balik konsep kebebasan bersuara (freedom of speech) tidak selalu menjamin si pelontar joke bisa lepas dari perkaranya (Guilty Pleasures – Little, 2019).
***
Apakah sekarang komedian harus “santun”? Tidak boleh menyerang siapa pun, tidak boleh membahas isu apa pun?
Kalau itu yang diminta, apalagi sampai terjadi, sepertinya kita mundur 500 tahun lebih, deh.
Sekitar abad ke-14 dan 15 lalu, sebuah profesi hits muncul di Eropa. Dia biasa ditemukan di kerajaan atau rumah tuan-tuan kaya. Biasanya mereka ini dapat upah atau penghidupan yang cukup, tapi yang penting, dia punya kedekatan dengan orang terpandang.
Nama profesinya court jester, kadang disebut jester saja – ada pula literatur yang menjulukinya sebagai “fools”. Mereka ini orang-orang yang punya keahlian dan tugas utama untuk menghibur; ada yang jago akrobat, berpuisi, tapi yang paling menawan adalah yang jago melawak.
Walau kadang jadi bulan-bulanan, dikambinghitamkan, bahkan dipancung tuannya, tapi jester bukan kelas terbawah dalam strata sosial Abad Pertengahan. Memang tak selalu bergelimang harta – atau berumur panjang, tapi ia punya kewenangan yang tidak banyak orang punya kala itu: berkomedi secara “tajam”.
Jangankan menertawakan musuh dari si tuan, tamu kehormatan si tuan bahkan tuannya sendiri boleh diledek. Tuan yang bijak acap menjadikan satire atau sarkasme itu sebagai masukan, atau mengambil inti dari agresi komediknya sebagai wejangan (Encyclopedia of Humor Studies – Attardo, 2014).
Profesi ini, menariknya, sudah bangkit lagi di era korporasi modern. Kebetulan sekali, contoh riilnya berasal dari industri aviasi.
Maskapai British Airways pernah punya corporate jester – evolusi dari court jester – bernama Paul Birch.
Menjadi badut korporat bukan berarti Birch harus ke kantor memakai kostum aneh sambil bawa balon atau ber-stand-up comedy setiap jam makan siang. Sebagai corporate jester, ia diberi keleluasaan oleh CEO-nya kala itu untuk menyampaikan kritik dan fakta-fakta pahit dengan balutan humor (Humor at Work – IHIK3, 2022).
Semisal ada rancangan keputusan perusahaan yang ngaco, Birch membercandainya. Ada service yang kurang oke, ya Birch tak segan melempar satire pihak-pihak terkait supaya memperbaikinya. Dengan pengalaman hampir dua dekade di berbagai unit British Airways dan selera humor yang di atas rata-rata, Birch bisa berkontribusi menjauhkan perusahaannya dari pendaratan darurat.
Apa yang dilakukan Birch di British Airways ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tahu bahwa landasan humor itu justru tragedi atau “sebatas” kebenaran tapi yang menyakitkan.
Enggak semua humor itu sesuatu yang lucu, menghibur, atau menyenangkan, loh.
Resep humor yang ideal, justru di antaranya mengandung unsur kebenaran (realism), sesuatu yang dilebih-lebihkan (exaggeration), bahkan agresi (hostility) terhadap pihak tertentu. Sisanya, adalah emosi (emotions) dan kejutan (surprise) (Comedy Writing Secrets; 3rd edition – Helitzer, 2016)
Jadi kayaknya, di media massa dan online, sentimennya bakal jauh lebih positif kalau si maskapai singa menghentikan langkah hukumnya. Kemudian, mengajak corporate jester dari internalnya juga para komedian ke headquarter-nya untuk membawakan komedi tentang hal-hal yang selama ini menjadi anggapan miring hingga rumor tentang perusahaan tersebut.
Nah, kalau mau diselesaikan masukan-masukan tersebut, keren! Atau kalau sebenarnya tidak ada problem di sana alias sebatas rumor, stop saja bola liarnya dan edukasilah publik.
Sebab penulis dari Amerika, Langston Hughes pernah bilang, “Humor itu isinya hal-hal yang sebenarnya tidak kita harapkan untuk lucu, tetapi sayangnya tidak demikian, dan kita harus menertawakannya.”
Selaras juga seperti kata humoris dan satiris H. L. Mencken, “My business is diagnosis, not therapeutic.”
Ulwan Fakhri – peneliti Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3)